Disinkronkan Dengan Madin Saja, Pak!

Full day school,…. Apa yang digagas menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Berbagai tulisan pun bermunculan merespon ujaran tersebut. Banyak juga kecaman-kecaman di sosial media (sosmed). Bahkan ada pamflet yang beredar di sosmed bertuliskan “Enak jamanku toh?” versi anyar. Bukan pak Soeharto yang bertengger di pamflet dengan lambaian tanggannya, melainkan Anies Baswedan.

Saya kira, sejak kepemimpinan pak Jokowi jargon-jargon tersebut sudah tidak laku. Ternyata, masih laku saja. Anies Baswedan di hari terakhirnya menjabat berharap di kepemimpinan selanjutnya pendidikan terus menuju ke arah yang lebih baik. Semua elemen agar berkenan bersama melanjutkan perjuangan, memberi dukungan pada komitmen pemerintah dalam membangun sekolah yang menyenangkan. 

Bagaimana harapan indah Anies Baswedan terwujud jika baru saja menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru Muhadjir Effendy merencanakan progam sudah lebih dulu mendapatkan kecaman? Di kritisi saja ia berkenan kok. Sebagaimana dikutip dalam SKH Republika edisi Rabu, 10 Agustus 2016. “nanti kami susun lebih utuh dan disampaikan ke masyarakat untuk diuji mana yang harus disempurnakan. Kalau tidak ya gak papa. Kami tarik progamnya.” 

Muhadjir Effendy juga menjelaskan kelegawaannya mendapatkan masukan dari masyarakat, bahkan ia mengaku senang jika masyarakat berkenan turut mengkritisi.”Kalau ada yang langsung terima, saya justru curiga. Dikritisi dulu, itu tanda-tandanya masyarakat yang kritis.”

Mendukung perjuangan pemerintah sebagaimana yang diharapkan Anies Baswedan salah satunya dapat diwujudkan dengan mengawal rencana progam, termasuk turut rembuk dan mengkritisi rencana progam. Bukan mengecam!

Saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan progam Full day school tersebut. Pertama, anak akan terampas kemerdekaannya. Alam lebih menjanjikan daripada sepetak ruang bernama sekolah. Namun, kita terima realita bahwa alam pun semakin kejam bagi perkembangan anak-anak. Tapi, bukan berarti memenjara anak menjadi solusinya. Seenggaknya bukan sebuah solusi untuk saat ini, karena banyak juga didengungkan banyak sekolah yang belum memadahi fasilitas bangunan dan sarana pembelajarannya. 

Jika Muhadjir Effendy menyebut diterapkannya Full day school agar anak selalu terpantau dan tidak terjebak dengan pergaulan buruk, sehingga dianggap menjadi solusi bagi para orang tua yang sibuk bekerja. Iya! Sangat betul! Baiklah untuk menjadi solusi. Hanya saja, sebagai anak petani saya berpikir jauh lebih memilih rumah dan alam sekitar sebagai ruang belajar saya selain sekolah. Terlebih untuk anak usia SD. Sentuhan dan ketauladan hidup dari para orang tuanya tidak dapat diwakili oleh siapapun. Orang tua lebih berhak mengarahkan anak-anaknya untuk belajar dimana saja. Dan itu pun hanya sekedar arahan dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada anak-anaknya, bukan pemaksaan. 

Jadi, Full day school baiklah untuk menjadi solusi, tapi bukan lantas mewajibkannya. Karena petani itu, bekerja tidak mengenal libur dan merdeka dengan keluangan waktunya. Artinya, sabtu-minggu petani tetap bekerja, pulang dan pergi ke sawah tidak harus menunggu pukul 07.00-16.00. Petani lebih bebas karena tidak terikat oleh aturan dan sistem sebagaimana pegawai di instansi atau pabrik. Dan disitulah, anak dapat belajar langsung dari orang tuanya. Meneladani hidup bagaimana jerih payah orang tuanya ketika harus menentang panasnya mentari, bercakap-cakap ketika makan atau menjelang tidur siang tentang bagaimana bersosial, atau membantu menekuni meracik masakan, mencuci piring, menyapu dan mencuci pakaian. Apakah ketika diwajibkan Full day school, anak akan memiliki kemerdekaan dalam belajar? 

Alasan kedua, kenapa saya kurang setuju dengan progam Full day school. Saya seperti melihat kapitalisme pendidikan sedang direncanakan. Ibarat toko berjejaring, segala keperluan hidup mencoba disediakan, tanpa melihat banyak warung-warung yang terpaksa gulung tikar. Jika Full day school diterapkan, bagaimana nasib Madrasah Diniyah (Madin) dan TPA-TPA?

Membiarkan lembaga-lembaga tersebut tutup, dengan alasan kegiatan keagamaan seperti mengaji juga akan disediakan di lingkungan sekolahnya? Lagi-lagi hal tersebut termasuk pemangkasan hak anak untuk merdeka. Bagaimana tidak, anak-anak yang seharusnya bebas mendapatkan teman sebanyak-banyaknya, harus terkungkung dengan teman yang sama di lingkungan sekolahnya. Anak-anak yang seharusnya berhak mendapatkan ilmu dari berbagai guru yang bebas dipilihnya, harus berkutat dengan guru yang dipilihkan sekolahnya? Anak-anak yang seharusnya bebas bermain, dibatasi ruang bergeraknya oleh sekolahnya? Bukan sekolah lebih tepatnya sebagai penghalang kemerdekaan anak-anak, melainkan jika progam Full day school benar-benar diketuk palu legalitasnya. 

Jika alasannya agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berbudaya dan memiliki keilmuan agama yang memadahi, sinkronkan kegiatan sekolah dengan Madrasah Diniyah (Madin) serta TPA-TPA yang ada. Dukung penuh kegiatan-kegitan di Madin dan TPA untuk turut mebangun generasi bangsa yang beriman, berilmu, berakhlak mulya, berkarakter dan berbudaya.