Sugeng Sumringah

Bicara tentang politik, mungkin yang terlintas dalam benak kita adalah kongkalikong, manipulasi dan kekuasaan. Orang rela membayar ratusan juta demi membeli demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan. Imbasnya, banyak mereka yang terpilih dalam Pemilu/Pilkada akhirnya tersangkut korupsi karena asumsi balik modal. Asumsi balik modal biasa disebut oleh orang-orang yang sengaja memanfaatkan peluang untuk mengeruk keuntungan meng k orupsi uang negara. Entah digunakan untuk menutupi hutang saat kampanye, mengumpulkan kekayaan atau gaya hidup. Seperti Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang kini mendekam di penjara karena kasus korupsi proyek Hambalang. Selain Anas, Jonny Allen Marbun juga tersjerat kasus korupsi. Partai Demokrat sebagai partai nasional yang menggalakkan “Katakan Tidak Untuk Korupsi” melakukan korupsi. Ini semacam Jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni . Lantas bagaimana dengan partai-partai berbasis agama? Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai K...

Tanggal 9 D e sember tiga kabupaten di DIY akan menggelar pesta demokrasi. Masing-masing Cabup/ Cawabup menarik massa dengan menggunakan bambu runcing dan peluru. Kedua cara tersebut dilakukan oleh masing-masing Cabup/Cawabup di kabupaten Sleman, Bantul dan Gunung Kidul. Di era modern bambu runcing masih digunakan. Namun, bambu runcing tidak seperti senjata yang digunakan nenek moyang (bangsa Indonesia) saat mengusir penjajah. Bambu runcing yang digunakan para Cabup/Cawabup dengan menyerang langsung massa. Penyerangan dilakukan dengan mengumpulkan massa untuk mendengarkan retorika para calon. Momen inilah yang memungkinkan masyarakat terlibat aktiv berinteraksi dan menelisik lebih detail tentang pribadi calon. Biasanya para calon akan menyampaikan visi, misi dan janji-janji ketika ia terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Suatu hal yang lumrah dilakukan saat kampanye bukan? Cara lain menembak massa yaitu peluru. Wilbur Schram pada tahun 1950-an mengasumsikan peluru sebagai...

Tidak lama lagi pesta demokrasi Pilkada di gelar serentak pada tanggal 9 Desember 2015. 26 hari lagi masyarakat akan menentukan pemimpin untuk lima tahun ke depan. Sudahkah masyarakat siap menentukan pilihannya? Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berbagai upayanya telah melakukan sosialisasi agar masyarakat siap menjadi pemilih yang merdeka. Tidak tersekat oleh kepentingan pihak tertentu dan bayang-bayang demokrasi yang dinominalkan. Seperti money politic yang selalu terjadi di Pemilu/Pemilukada sebelumnya. Masing-masing Pasangan Calon (Paslon) juga telah melakukan upaya maksimal dengan mengkampanyekan pribadinya ke masyarakat, baik melalui media massa ataupun menyapa masyarakat secara langsung. Pencitraan saat kampanye dilakukan. Gambar atau vidio yang mencerminkan kepedulian Paslon dengan rakyat seperti petani dan pelayan dipublikasikan ke masyarakat. Masing-masing Paslon melakukan pencitraan diri. Bahkan kampanye hitam dengan menjatuhkan lawan dilakukan agar masyarakat berpihak ...

Indonesia negeri gemah ripah loh jinawe . Kekayaan alam yang melimpah dan keanekaragaman budaya, suku, bahasa serta keluhuran budi pekerti disimbolkan dengan ketangguhan burung Garuda. Warna keemasan serta perisai dengan lima sila di tengahnya, dimaknai sebagai indonesia yang jaya dan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bersatu dalam perbedaan dan  bersaudara dalam keanekaragaman. Bintang diartikan sebagaimana sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Di Indonesia sendiri mengakui adanya perbedaan agama. Kebaikan berpikir dan bertindak tentulah diajarkan di masing-masing agama. Namun, kenapa masih banyak pertikaian terjadi dengan mengatasnamakan agama? Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dalam Islam, Manifestasi ketuhanan tidak hanya berdampak pada pelaku dan tuhannya (Allah SWT). Namun, sinergi positif akan terpancar secara sosial, politik, ekonomi dan budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap ibadah mahdhoh (ibadah wajib) yang ditetapkan dalam ru...

Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon yang disusun   partai politik   memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan   perempuan .  Bahkan Pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang   perempuan .  Poin-poin tersebut  dikuatkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11b,11d, 24 ayat 1c-d dan ayat 2. Sudah adilkah undang-undang tersebut bagi perempuan? Tentu kalau dilihat dari kuantitas terdapat perbandingan yang mencolok. 30% kuota perempuan di parlemen, dan 70% diperuntukkan bagi laki-laki. Namun, bagaimana jika dilihat dari perananan perempuan dalam ranah politik? Terlepas dari adil tidaknya UU Nomor 8 Tahun 2012, realitasnya kuota 30% belum terpenuhi. Desk Perempuan dan Politik, Departemen Politik, Demokrasi dan Desa Yayasan SATUNAMA dalam kajiannya meny...

Keterbukaan informasi paska reformasi 1998 melahirkan beberapa efek yang dialami oleh media massa. Salah satunya adalah semakin intensnya media meliput dan memberitakan momentum politik. Era ini menjadi surganya media massa. Mengapa? Karena media massa memiliki kebebasan mencari, mengolah dan mempublikasikan berita. Kebebasan tersebut sebagaimana yang dijamin oleh negara pada pasal 2 UU. No.40 tentang “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Media massa atau bisa disebut sebagai pers memiliki kekuatan membentuk opini publik. Informasi yang disajikan media massa dapat mempengaruhi masyarakat. Sebagaimana dua asumsi Teori  dari Ekologi Media. Pertama, media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Kedua, media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman kita. Berangkat dari dua asumsi tersebut, jelas bahwa media massa memiliki kekuatan mengorganisir atau membentuk per...

Kekalahan tiga pasangan calon yang di usung PDIP di kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul menjadi pukulan berat partai berlogo moncong putih tersebut. Pasalnya PDIP sudah terlalu yakin, calon yang diusungnya mem e nangi pertarungan memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati. Terlebih kekalahan petahana Bantul, Sri Surya Widati - Misbakhul Munir. Dinasti Samawi yang telah berkuasa selama 15 tahun berhasil ditumbangkan oleh pasangan Suharsono- Abdul H alim Muslih . Pukulan berat tersebut menjadikan internal PDIP semakin terlihat rapuh. Kemenangannya pada pemilu legislati f tahun 2014, goyah oleh kekalahan Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015. Seiring kekalahan PDIP di tiga kabupaten sekaligus, pengkhianatan kader PDIP disinyalir menjadi penyebabnya. “Ketua DPD PDIP DIY Bambang Praswanto mengancam akan memecat kader yang ketahuan berkhianat” (SKH Sindo , edisi 14 Desember 2015). Pernyataan tersebut bergulir hingga ke jajaran ranting. Bahkan ada ketua ranting ya...

Media massa hadir di tengah masyarakat bukan tanpa apa-apa. Kontruksi pesan atas peristiwa disampaikan kepada khalayak. Disinilah, media massa berkuasa menyeleksi dan membuang suatu peristiwa. Kebenaran yang sampai di masyarakat tergantung siapa di balik media massa. Sudah tidak independent kah media massa? Pertanyaan retoris bukan? tidak perlu dijawab saking sedikit bahkan tidak adanya media massa yang murni independent tanpa intervensi oknum tertentu. Tetapi apapun keadaannya, peran media massa sangat dibutuhkan. Selain memudahkan mengakses informasi juga sebagai kontrol sosial, pendidikan bahkan hiburan. Hanya saja, seberapa besar peran-peran tersebut terimplementasi guna mewujudkan masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap isu-isu aktual? Masyarakat telah kehilangan hak untuk mendapatkan informasi secara utuh atas peristiwa yang terjadi. Namun, kepentingan-kepentingan pribadi telah merampas keutuhan dan kejujuran media massa dalam memberitakan peristiwa. Kebenaran dikontruks...

Munawwir masih menampakkan kekokohannya. Temaram senja perlahan memudar, dan hilang. Pekat memikat, seiring suara merdu sang muadzin mengumandangkan seruan untuk menghadap tuhan. Seperti biasa kehidupan pesantren selalu menampakkan kekhasannya. Para santri bergegas mengambil air wudlu. Berlomba-lomba mengisi sof terdepan. Entah mereka melakukan semua itu karena rindu akan pelipatan pahala hingga 27 derajat ataukah tertuntut oleh aturan pesantren yang tidak dapat dihindarinya. Entahlah, apapun itu salat berjama’ah telah menjadi tradisi pesantren. Tapi, kali ini hal tersebut berlaku sebaliknya bagiku. Aku yang sehari-hari bekerja meliput kegiatan dewan di DPRD DIY, kuliyah  di UIN Sunan Kalijaga sekaligus nyantri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, tiba-tiba ingin kabur. Keinginan kabur bermula ketika Veni temanku kos mengutarakan keinginannya untuk menonton pagelaran budaya di Titik Nol Kilometer. Keinginan kabur sudah kurencanakan dua hari yang lalu. Saking tida...