KEDAULATAN RAKYAT DI BAWAH KETIAK IDHAM SAMAWI

Media massa hadir di tengah masyarakat bukan tanpa apa-apa. Kontruksi pesan atas peristiwa disampaikan kepada khalayak. Disinilah, media massa berkuasa menyeleksi dan membuang suatu peristiwa. Kebenaran yang sampai di masyarakat tergantung siapa di balik media massa.

Sudah tidak independent kah media massa? Pertanyaan retoris bukan? tidak perlu dijawab saking sedikit bahkan tidak adanya media massa yang murni independent tanpa intervensi oknum tertentu. Tetapi apapun keadaannya, peran media massa sangat dibutuhkan. Selain memudahkan mengakses informasi juga sebagai kontrol sosial, pendidikan bahkan hiburan. Hanya saja, seberapa besar peran-peran tersebut terimplementasi guna mewujudkan masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap isu-isu aktual?

Masyarakat telah kehilangan hak untuk mendapatkan informasi secara utuh atas peristiwa yang terjadi. Namun, kepentingan-kepentingan pribadi telah merampas keutuhan dan kejujuran media massa dalam memberitakan peristiwa. Kebenaran dikontruksi oleh kekuatan-kekuatan nepotisme. Sehingga korupsi dan kolusi terlihat abstrak, dikaburkan dan bahkan sengaja dihilangkan agar keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat.

Secara tidak langsung masyarakat diperkosa pemikirannya untuk menerima kebenaran yang telah dikemas sedemikian rupa oleh media massa. Sebagaimana yang dilakukan Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat saat memberitakan dilantiknya Idham Samawi sebagai anggota DPR RI.

Kedaulatan Rakyat kehilangan ke-otentik-annya sebagai media massa ketika berada di bawah ketiak Idham Samawi. Informasi yang disajikan ke masyarakat tidak berimbang dan hanya mengulas tentang progam-progam ke depan Idham Samawi. Kasus dugaan korupsi Persiba Bantul dikaburkan bahkan dihilangkan.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Entman dalam Analisis Framing. Framing menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain.

Mengapa Kedaulatan Rakyat di bawah ketiak Idham Samawi? Karena Idham Samawi politikus fraksi PDIP, mantan Bupati Bantul sekaligus petahana di kabupaten Bantul tersebut memiliki hubungan darah dengan pendiri Kedaulatan Rakyat. Dialah M. Samawi, ayah kandung Idham Samawi. Bahkan Idham Samawi kini menjabat sebagai penasehat redaksi Kedaulatan Rakyat. Bagaimana Kedaulatan Rakyat tidak dibayangi oleh kekuatan nepostisme keluarga Samawi?

Kedaulatan Rakyat edisi 21 Oktober 2015, menampilkan gambar prosesi pelantikan Idham Samawi sebagai anggota DPR RI. Halaman pertama dengan judul “Optimalkan Sisa Waktu Jabatan” tidak dilengkapi alasan mengapa pelantikan Idham Samawi tertunda selama satu tahun. Keseluruhan isi hanya progam-progam dan iming-iming kemudahan akses pembangunan DIY. Sebagaimana dalam kutipan “Sebagai salah satu wakil dari DIY, setelah dilantik akan bekerja memperjuangkan agar pembangunan di DIY khususnya dan Indonesia umumnya cepat dilakukan. Karena disadari atau tidak, pembangunan di daerah sampai sekarang tingkat ketergantungannya dengan pemerintah pusat masih tinggi. Oleh karena itu, semua harus diperjuangkan bagaimana caranya agar kontribusi APBN tersebut berdampak langsung terhadap pembangunan di DIY.”

Sungguh berbeda ketika membandingkan media massa lainnya. SKH Sindo dalam menyikapi dan menyajikan berita terkait dilantiknya Idham Samawi, turut mengulas kasus yang tengah dihadapi Idham Samawi. Berita tidak diletakkan di halaman pertama serta tidak dilengkapi foto saat Idham Samawi dilantik menjadi anggota DPR RI. Judul “Dilantik Jadi DPR, Idham Samawi Masih Belum Aman”. Judul tersebut dilengkapi dengan ulasan kasus dugaan korupsi yang belum selesai sepenuhnya. Dalam pemberitaannya, Sindo menyertakan pandangan lain dari DPC PDIP Bantul Aryunadi terkait harapan dilantiknya Idham Samawi. Di sisi lain, mengulas kronologi perjalanan Idham Samawi sejak Kepala Kejati DIY Suyadi meneken surat perintah penyidikan pada 18 Juli 2013-20 Oktober 2015 saat Idham Samawi dilantik menjadi anggota DPR RI.

Sindo lebih berani menampilkan dua sisi yang berbeda dari Idham Samawi. Di sinilah masyarakat menjadi tahu, sisi lain di balik prestasi yang diraih Idham Samawi. Tampilan judul mengingatkan masyarakat terutama masyarakat DIY agar tidak terperdaya begitu saja dengan keberadaan Idham Samawi sebagai anggota DPR RI. Masih ada kasus yang belum tuntas 100 % dan bahkan akan dibuka kembali jika ditemukan bukti baru terkait dugaan korupsi.

Terlepas dari Kedaulatan Rakyat dan Sindo, kita tetap harus jeli dalam menerima informasi yang disajikan media massa. Kita perlu mengetahui informasi yang kita dapat berasal dari media massa mana, siapa di balik peristiwa apa, adakah kepentingan diantara teks-teks yang tertuang dalam berita yang disajikan, dan tentunya tidak cukup membaca satu, dua, atau tiga media massa saja. Semakin banyak membaca dari media massa yang berbeda, tingkat kemampuan pembaca dalam menganalisis suatu peristiwa akan semakin terbentuk. Manfaat yang didapat adalah, menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap peristiwa aktual dengan tidak mudah terkontruksi oleh peristiwa yang kebenarannya dikontruksi media massa.