Tembak Massa Dengan Bambu Runcing Dan Peluru

Tanggal 9 Desember tiga kabupaten di DIY akan menggelar pesta demokrasi. Masing-masing Cabup/ Cawabup menarik massa dengan menggunakan bambu runcing dan peluru. Kedua cara tersebut dilakukan oleh masing-masing Cabup/Cawabup di kabupaten Sleman, Bantul dan Gunung Kidul.
Di era modern bambu runcing masih digunakan. Namun, bambu runcing tidak seperti senjata yang digunakan nenek moyang (bangsa Indonesia) saat mengusir penjajah. Bambu runcing yang digunakan para Cabup/Cawabup dengan menyerang langsung massa. Penyerangan dilakukan dengan mengumpulkan massa untuk mendengarkan retorika para calon.
Momen inilah yang memungkinkan masyarakat terlibat aktiv berinteraksi dan menelisik lebih detail tentang pribadi calon. Biasanya para calon akan menyampaikan visi, misi dan janji-janji ketika ia terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Suatu hal yang lumrah dilakukan saat kampanye bukan?
Cara lain menembak massa yaitu peluru. Wilbur Schram pada tahun 1950-an mengasumsikan peluru sebagai media massa memiliki kekuatan sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Asumsi ini kemudian dicabut pada tahun 1970-an karena khalayak sasaran media massa ternyata tidak pasif. Terlepas dari asumsi Wilbur Schram, peluru dapat menembak sasaran dari jarak jauh. Disinilah, para calon dapat menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat. Visi, misi, janji, progam-progam dan prestasi kinerja yang di siarkan melalui media massa diharapkan dapat mengkontruksi kepercayaan masyarakat.
Namun bagaimana dengan keberpihakan media massa terhadap keberhasilan para calon? tidak dapat dipungkiri media massa saat ini banyak yang tidak mentaati kaidah jurnalistik. Prinsip-prinsip kejujuran, keberimbangan dan keadilan, kredibilitas narasumber, dan objektif terkadang tidak lagi diterapkan.
“Ada uang media sayang, wani piro?” Istilah tersebut mungkin tepat untuk menggambarkan keadaan media massa. Para calon memiliki peluang berhasil ketika bersahabat dengan media massa. Keberhasilan ini dikarenakan gempuran media massa yang dalam teori komunikasi massa disebut sebagai Ekologi Media.  Dalam teori Ekologi Media, media akan mempengaruhi setiap perilaku masyarakat serta membentuk persepsi dan mengatur pengalaman masyarakat.
Sudah dapat ditebak bukan? calon mana yang eksis di media massa tentulah akan banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk memilihnya. Hal ini sering dikenal sebagai pencitraan yang dilakukan oleh media massa.
Disini media massa berperan sebagai penyebar informasi dengan mempropagandakan aktivitas para calon. Kalimat persuasif digunakan agar masyarakat terpesona. “Ada uang media sayang, wani piro?” jika demikian bagaimana dengan para calon yang tidak memiliki dana untuk membayar mahalnya biaya publikasi diri?
Mungkin kita dapat menebak, mereka akan kolab karena kalah pamor dan pencitraan. Kejamkah media? Bukan medianya yang kejam. Media massa hanyalah alat yang dipelopori oleh orang-orang yang mengendalikan.
Seburuk apapun media massa, tetap saja memiliki manfaat yang luar biasa. Bagaimana bisa manusia modern menjalani rutinitas kehidupannya tanpa media massa. Tanpa media massa, manusia akan terlelap dininabobokkan oleh ketidaktahuan.
Tidak semua pemilih mengenal dan memahami para calon. Agar tidak buta dalam memilih Cabup/Cawabup, pemilih harus melek pengetahuan. Salah satu caranya dengan akses informasi yang disajikan oleh media massa tentang Cabup/Cawabup.
Mengakses informasi tentang para calon saja sebenarnya tidak cukup. Kita harus menela’ah visi, misi dan progam para calon. Mengetahui latar belakang dan aktivitas para calon, aktive dalam kampanye terbuka, serta membuka diri dengan publik guna mengakses pandangan-pandangan publik.
Ketika kita tahu masing-masing pribadi para calon, kita dapat menentukan pilihan. Mana yang layak terpilih sehingga dapat menyelesaikan permasalah dengan bijak. Dapat memajukan daerah dengan aksi nyata. Serta dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang mengemban amanah masyarakat.
Beruntung Pilkada di DIY sekarang berbeda dengan periode lalu. Kali ini KPU akan menanggung keseluruhan biaya kampanye. Ajang yang biasa digunakan untuk sosialisasi baik secara langsung atau melalui media massa, dapat menekan terjadinya monopoli pencitraan.  Selain itu, KPU juga mengfasilitasi debat antar Cabup/Cawabup. Adanya debat membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih tahu kecakapan antar Cabup/Cawabup.
Sungguh ide yang cemerlang bukan? Antar calon memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kecakapan yang dimilikinya. Ketakutan kalah pamor atau pencitraan yang disebabkan tidak mampu bersahabat dengan media massa dapat dihindari. “Pemenang bukan tergantung seberapa besar isi dompetnya.”





Komentar

Postingan populer dari blog ini

Satu di Antara Perjalanan Rihlahku,…

Jangan Hanya Soal Sangsi

Refleksi Rihlahku Di Hari Guru